Besaran Volume BBM Belum Disepakati

Jakarta, Kompas – Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah belum mencapai titik temu soal penetapan volume bahan bakar minyak bersubsidi. Kedua belah pihak juga belum sepakat mengenai besaran penghematan subsidi yang masuk ke cadangan risiko fiskal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012.

Ketua Badan Anggaran DPR Melchias Markus Mekeng menyampaikan hal itu dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh, Senin (10/10) di Jakarta.

Transfer Dana Berbasis Kinerja

Jakarta, Kompas – Bank Dunia menyarankan agar transfer dana ke daerah tidak menggunakan basis masukan atau input, tetapi basis kinerja. Pertimbangannya karena basis input tidak cukup efektif mendorong kemajuan daerah. Dengan input yang sama, kualitas pelayanan publiknya ternyata bisa jauh berbeda.

Hal tersebut tertuang hasil survei Bank Dunia di laporan perekonomian Indonesia triwulan III. Berdasarkan survei tersebut, transfer dana ke daerah selama satu dekade terakhir tidak banyak menunjukkan hasil positif. Padahal sejak desentralisasi, transfer dana ke daerah naik hingga dua kali lipat. Berdasarkan survei Bank Dunia, sekitar 30 persen daerah justru mencatat penurunan pada semua indikator hasil pelayanan publik.

Modus Pengerukan Anggaran

Jakarta, Kompas – Persekongkolan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang diduga melibatkan oknum pimpinan, komisi, Badan Anggaran DPR, pejabat kementerian, pejabat daerah, pengusaha, dan calo menyuburkan praktik mafia anggaran dengan modus tertentu.

Melalui persekongkolan tersebut, hak rakyat untuk mendapatkan kesejahteraan dan pembangunan terabaikan akibat korupsi yang terlegitimasi lewat praktik mafia anggaran itu.

RAPBN 2012 Dipertaruhkan

Jakarta, Kompas – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2012, yang dilakukan dalam waktu sangat sempit, akan menghasilkan alokasi yang asal-asalan. Akibatnya, APBN 2012 pun dipertaruhkan dan dapat dinilai tidak kredibel oleh pelaku pasar.

Penilaian semacam itu berisiko menimbulkan koreksi di pasar, antara lain nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

Menurut undang-undang, APBN harus ditetapkan dua bulan sebelum tahun anggaran berjalan. Dengan demikian, RAPBN 2012 harus sudah ditetapkan 31 Oktober 2011.

Transfer Daerah Belum Berdampak Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah mengalokasikan dana transfer ke daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 sebesar Rp 464,4 triliun. Persoalannya, tren meningkatnya dana transfer selama ini belum memberikan dampak ekonomi yang berarti untuk daerah.

Menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Senin (26/9), ekonom Universitas Indonesia, Jakarta, Faisal Basri, menyatakan, meski pemerintah sudah banyak menggelontorkan dana ke daerah melalui desentralisasi fiskal, hal itu belum efektif. Salah satunya akibat dana yang ditransfer ke daerah justru sebagian kembali ke Jakarta.

RI may miss MDGs targets due to corruption, budget problems

Indonesia will likely fail to achieve the standards defined by the Millennium Development Goals (MDGs) by 2015 due to corruption, poor management and budget problems at the regional level, according to activists.

Wahyu Susilo, coordinator of the Civil Society Network for MDG Achievement, said here on Monday that the problems would hinder the nation’s efforts to advance human development, as they affected sectors important for poverty reduction, such as health and education.

Belanja Pegawai Dominan, Pembangunan Telantar

Semenjak otonomi daerah bergulir, pemerintah daerah mendapat keleluasaan lebih untuk mengurus anggaran pendapatan dan belanja daerahnya. Tujuannya agar pembangunan dapat lebih merata dan lebih tepat sasaran karena pemerintah daerah dianggap lebih paham kebutuhan daerah masing-masing.

Nyatanya, hingga kini harapan itu masih jauh dari terwujud. Data Kementerian Keuangan menyebutkan, rata-rata belanja pegawai kabupaten/kota mencapai 51 persen dan 21 persen habis untuk belanja barang dan jasa. Pengeluaran kedua mata anggaran ini terus naik dari tahun ke tahun.

Desentralisasi Belum Efektif

Jakarta, Kompas – Selama satu dekade terakhir, pelaksanaan desentralisasi fiskal belum efektif. Oleh karena itu, revisi kebijakan harus segera diselesaikan. Perbaikan kemampuan manajemen finansial juga dibutuhkan karena selama ini, laporan keuangan daerah sering mendapat opini disclaimer. Penyusunan laporan juga sering telat.

Pemberdayaan Belum Efektif

Jakarta, Kompas – Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan pusat pertumbuhan di daerah sudah dijalankan oleh sebagian pemerintah daerah. Namun, pelaksanaannya secara umum masih bersifat parsial dan instrumental karena tidak mengolah potensi sumber daya lokal dalam struktur industri. Akibatnya, program tidak efektif dalam mendorong kemandirian masyarakat dan menekan urbanisasi.

Demikian benang merah persoalan kemandirian masyarakat dan ancaman urbanisasi terhadap kota-kota besar di Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahan-bahan dihimpun dari kabupaten/kota di Jawa, yaitu Kabupaten Pasuruan, Sidoarjo, Lamongan, Banyuwangi, dan Kota Surabaya di Jawa Timur, Kabupaten Bantul di Provinsi DI Yogyakarta, serta Kabupaten Purbalingga dan Cilacap di Jawa Tengah.

Ruang Fiskal Hanya 5 Persen

jakarta, kompas – Ruang fiskal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 hanya 5 persen sehingga pemerintah tidak akan memiliki keleluasaan membangun infrastruktur. Sementara Dewan Perwakilan Rakyat hampir mustahil melakukan koreksi mendasar.

Ekonom dari Institut for Development of Economics and Finance, Didik J Rachbini, Rabu (24/8), menyatakan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 tidak didasari strategi besar. Dari sisi pendapatan, RAPBN 2012 baik karena menjanjikan modal pembangunan yang besar, yakni Rp 1.292 triliun.