Transfer Dana Berbasis Kinerja

Jakarta, Kompas – Bank Dunia menyarankan agar transfer dana ke daerah tidak menggunakan basis masukan atau input, tetapi basis kinerja. Pertimbangannya karena basis input tidak cukup efektif mendorong kemajuan daerah. Dengan input yang sama, kualitas pelayanan publiknya ternyata bisa jauh berbeda.

Hal tersebut tertuang hasil survei Bank Dunia di laporan perekonomian Indonesia triwulan III. Berdasarkan survei tersebut, transfer dana ke daerah selama satu dekade terakhir tidak banyak menunjukkan hasil positif. Padahal sejak desentralisasi, transfer dana ke daerah naik hingga dua kali lipat. Berdasarkan survei Bank Dunia, sekitar 30 persen daerah justru mencatat penurunan pada semua indikator hasil pelayanan publik.

Kepala Ekonom Bank Dunia Shubham Chaudhry di Jakarta, Kamis (6/10), mengatakan, negara-negara lain sudah lama meninggalkan sistem berbasis input.

”Dengan basis kinerja, daerah akan lebih terpacu. Anggaran ditentukan berdasarkan kinerja dan prestasi tiap daerah. Jadi tidak dipukul rata,” katanya.

Dia mengatakan, koordinasi vertikal dalam transfer dana seharusnya juga lebih ramping. Banyaknya badan yang terlibat akan menimbulkan biaya transaksi dan beban koordinasi yang tinggi. Misalnya saja kesulitan koordinasi bidang pendidikan karena tiap sekolah menerima tujuh transfer yang berbeda dari empat pos anggaran berlainan.

Memicu pemekaran

Bank Dunia juga mencatat sistem anggaran berbasis input telah memicu pemekaran wilayah. Pada saat desentralisasi bergulir, Indonesia memiliki 30 provinsi dan 342 kabupaten/kota. Pada tahun 2008, jumlahnya membengkak menjadi 33 provinsi dan 490 kabupaten/kota.

Insentif keuangan mendorong daerah melakukan pemekaran. Setelah mendapatkan dana, alokasinya tidak sejalan dengan kebutuhan pembangunan.

Sebesar 30-40 persen anggaran habis untuk administrasi pemerintahan. (ENY)

 

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2011/10/07/05120336/transfer.dana.berbasis.kinerja