Dibebani Pegawai Honorer Daerah

GORONTALO, KOMPAS – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, kini terbebani oleh banyaknya pegawai honorer di kabupaten itu. Sejak memisahkan diri dari Kabupaten Gorontalo pada delapan tahun lalu, sekitar 3.000 pegawai dari 7.000 pegawai berstatus honorer.

Dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone Bolango 2011, anggaran untuk belanja pegawai, termasuk belanja barang dan jasa, mencapai Rp 263 miliar. Jumlah tersebut sama dengan 69 persen dari jumlah pendapatan yang ditargetkan mencapai Rp 377,8 miliar pada 2011. Padahal, dari total jumlah pendapatan tahun ini, pendapatan asli daerah dipatok Rp 15,7 miliar.

”Kian membengkaknya jumlah tenaga honorer di Kabupaten Bone Bolango ini memang membebani anggaran kami. Pembengkakan ini akibat dari kebijakan di masa lalu, termasuk saat masih bergabung dengan Kabupaten Gorontalo,” kata Pelaksana Tugas Bupati Bone Bolango Hamim Pou, Minggu (7/8).

Salah satu strategi agar beban anggaran untuk tenaga honorer berkurang, kata Hamim, adalah menutup penerimaan tenaga honorer di segala bidang. Apalagi, tenaga honorer sebenarnya banyak yang menganggur karena tidak ada pekerjaan. Kondisi ini jelas membuat struktur anggaran tidak efisien.

”Jangankan honorer, yang berstatus pegawai negeri sipil saja banyak menganggur. Padahal, daerah sudah menggaji mereka meskipun nilainya kurang layak, yaitu sekitar Rp 500.000 per bulan untuk tenaga honorer. Jika jumlahnya 3.000-an, setiap bulan kami mengeluarkan Rp 1,5 miliar untuk membayar tenaga honorer,” ujar Hamim.

Ingin populis

Menurut Hamim, perekrutan tenaga honorer dilatarbelakangi, antara lain, faktor politik kepala daerah. Dengan merekrut banyak honorer, kebijakan itu diharapkan mampu menarik simpati masyarakat untuk popularitas pengambil kebijakan. Padahal, kebijakan itu akan membenani anggaran pada masa mendatang.

Untuk itu, sebelum akhir tahun 2011, akan dilakukan ujian kompetensi terhadap setiap pegawai honorer. Dari ujian ini bakal diketahui pegawai mana yang layak dipertahankan dan pegawai mana yang perlu dilakukan pemutusan hubungan kerja.

Hamim tak menjelaskan lebih rinci materi yang bakal diuji, kapan waktu pelaksanaan, dan lembaga mana yang dipercaya menyiapkan uji kompetensi itu.

Pengamat sosial dari Universitas Negeri Gorontalo, Funco Tanipu, mengatakan, wilayah pemekaran baru cenderung mengabaikan kualitas dan kebutuhan seseungguhnya dalam merekrut pegawai. Selain itu, perekrutan kerap dijadikan ajang pungutan liar, seperti harus membayar sejumlah uang tertentu agar diangkat sebagai pegawai negeri sipil di daerah tersebut.

”Ada juga kecenderungan para deklarator kabupaten baru mementingkan kolega atau keluarga mereka untuk menjadi pegawai negeri sipil di kantor dinas di wilayah tersebut. Inilah yang menyebabkan perekrutan pegawai terkesan membabi buta tanpa memperhatikan kebutuhan sesungguhnya,” tutur Funco. (APO)

 

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2011/08/08/03375520/dibebani.pegawai.honorer.daerah