Rancang Anggaran Realistis

Jakarta, Kompas – Sejumlah kalangan mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2012 yang lebih realistis dan lebih adil berpihak kepada rakyat.

Politik anggaran yang mengutamakan pencitraan pemerintahan, ditandai dengan subsidi besar tetapi salah sasaran, harus dihentikan. Pemihakan anggaran untuk memperkuat landasan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan alokasi anggaran pembangunan atau belanja modal secara signifikan harus menjadi prioritas utama. Dengan cara itu, APBN diharapkan bisa lebih adil dirasakan rakyat dan dapat diandalkan untuk mengatasi masalah pengangguran serta kemiskinan yang masih membelit puluhan juta warga.

Desakan tersebut diutarakan sejumlah kalangan menyambut pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan sidang paripurna di parlemen. Sebagaimana lazimnya setiap tanggal 16 Agustus, Presiden Yudhoyono akan menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan Sidang Paripurna DPR dan DPD, yang berisi laporan pelaksanaan pemerintahan dan rancangan APBN 2012 beserta nota keuangannya.

APBN tahun 2011 dinilai tidak adil serta tidak propertumbuhan dan prorakyat. Anggaran sebesar Rp 1.230 triliun lebih banyak digunakan membiayai birokrasi yang tak produktif, subsidi energi yang tak tepat sasaran, dan membayar utang. Bahkan, belanja pegawai pusat dan daerah telah memakan porsi sangat besar, yakni sekitar 60 persen dari total volume APBN dan APBD.

Postur dan struktur APBN seperti itu, menurut ekonom Didik J Rachbini, hanya menyisakan sangat sedikit anggaran pembangunan. Padahal, anggaran pembangunan, biasa disebut belanja modal, itulah tumpuan untuk membiayai proyek infrastruktur penopang pertumbuhan ekonomi tinggi.

Seiring dengan perkembangan eksternal dan internal, DPR dan pemerintah, 22 Juli lalu, menyepakati rancangan APBN Perubahan 2011. Volume anggaran belanja dinaikkan menjadi Rp 1.320 triliun. Untuk tahun 2012, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyebutkan, anggaran belanja sekitar Rp 1.400 triliun. Itu berarti akan ada peningkatan belanja sekitar Rp 170 triliun dari APBN 2011.

Kenaikan belanja itu berkonsekuensi pula pada upaya menggenjot penerimaan pajak. Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmani menyatakan, pajak tahun depan diharapkan meningkat Rp 145 triliun di atas perolehan tahun 2011. Dalam kesepakatan pemerintah dan DPR untuk APBN-P 2011, penerimaan pajak mencapai Rp 878,7 triliun.

”Peningkatan anggaran yang sangat besar itu jangan hanya untuk belanja konsumtif, tetapi dialokasikan lebih besar untuk pembangunan. Percepat pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Jalan, listrik, pelabuhan, semuanya jalan di tempat, bagaimana ekonomi mau gerak cepat,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi.

Hal senada dikemukakan Didik. ”Makanya, kita tidak melihat adanya pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Itu karena politik anggaran tidak berpihak kepada rakyat,” katanya.

Ironisnya, kata Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Dradjad H Wibowo, anggaran belanja modal yang sudah minim dan belanja barang yang lebih kecil itu masih dikorupsi beramai-ramai oleh aparat birokrat, politisi, dan calo-calo anggaran. Sementara di sisi penerimaan, anggaran digerogoti mafia pajak.

Penyakit

Salah satu penyakit APBN adalah anggaran terus meningkat, sementara penyerapannya oleh kementerian dan lembaga, juga daerah, sangat kedodoran, terutama pada awal-awal tahun anggaran. Karena itu, kualitas penggunaan anggaran menjadi sangat buruk karena pengelola anggaran dari pusat hingga daerah asal hajar di ujung tahun untuk sekadar menghabiskan anggaran.

Penyebabnya, antara lain, sistem dan prosedur tender proyek berbelit, di samping kapasitas pengelola anggaran memang payah. Akibatnya, sisa anggaran lebih semakin menumpuk tak dibelanjakan. Kalaupun sisa anggaran itu dipakai, kebanyakan untuk membiayai anggaran mengikat. Lagi-lagi anggaran pembangunan dikorbankan.

Perbesar ruang fiskal

Untuk mengatasi penyakit APBN tersebut, tidak bisa lain meningkatkan kapasitas penyusun dan pengelola anggaran. Pada saat bersamaan, pemerintah mesti memacu penghematan atau peningkatan efisiensi penggunaan anggaran. Anggaran yang tidak produktif, asal dibelanjakan, harus dipangkas.

Menurut Didik, potensi penghematan anggaran belanja di pusat saja bisa mencapai Rp 40 triliun sampai Rp 50 triliun. Lebih besar lagi kalau ditambah penghematan di daerah. Jumlah itu tentu sangat besar untuk dialokasikan menjadi belanja modal dan signifikan untuk pembangunan.

Ekonom dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Haryo Aswicahyono, menyatakan, salah satu persoalan kebijakan anggaran yang harus diangkat dalam pembahasan RAPBN 2012 adalah efektivitas penyaluran anggaran dari pusat ke daerah. Penyerapan selalu di bawah target sehingga berakibat pada lambannya pembangunan.

”Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen, misalnya. Apakah pelaksanaannya sudah efektif selama ini? Setidaknya pemerintah perlu mengevaluasi pelaksanaan anggaran pendidikan di APBN 2011, lalu hasilnya dipublikasikan agar semua pihak bisa belajar dari pengalaman tersebut untuk menentukan model untuk APBN 2012,” kata Haryo.

Direktur Econit Hendri Saparini menyatakan, tren volume penyaluran dana dari pusat ke daerah akan semakin meningkat. Permasalahannya, pemanfaatan dana-dana tersebut selama ini belum maksimal.

Sejak 2010, menurut Hendri, pemerintah berusaha mencari solusi dengan memunculkan istilah dana penyesuaian. Istilah itu tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. ”Dana penyesuaian itu diputuskan Badan Anggaran. Seberapa besar keterlibatan daerah,” katanya.

Antisipasi krisis

Sofjan Wanandi mengatakan bahwa APBN-P 2011 dan RAPBN 2012 harus mengantisipasi krisis utang Amerika Serikat dan Eropa. ”AS, Eropa, dan Jepang, tiga pilar perekonomian dunia, bermasalah. Kita tidak tahu kapan selesainya. Karena itu, tak ada penolong bagi kita kecuali menggenjot ekonomi domestik yang masih sangat besar potensinya, asal pemerintah mau kerja keras,” katanya.

Dalam kondisi krisis itu, katanya, dana-dana investasi global kemungkinan tertahan masuk Indonesia. Bahkan, dana-dana yang sudah ditempatkan di sejumlah negara kemungkinan besar akan ditarik oleh perusahaan induknya di AS dan Eropa. Permintaan barang ekspor kita bisa melemah, yang berdampak pada pelemahan pertumbuhan ekspor Indonesia.

Dalam situasi seperti itu, kata Sofjan, pasar domestik harus digenjot. APBN harus berperan menstimulasi pembangunan dan penciptaan lapangan pekerjaan supaya menambah tenaga beli masyarakat, pasar domestik bergairah, dan sektor riil dapat mencegah pemutusan hubungan kerja.

”Ini kesempatan pemerintah untuk membangun infrastruktur guna meningkatkan efisiensi ekonomi, yang tidak boleh lagi dibuang percuma,” ujar Sofjan.(LAS/OIN/DIS)

 

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2011/08/15/0309276/rancang.anggaran.realistis