Anggaran Terus Naik, Kesejahteraan Turun

JAKARTA, KOMPAS – Peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terjadi selama ini ternyata tidak berkorelasi positif dengan pengurangan jumlah penduduk miskin. Faktanya justru sebaliknya. Karena itu, perlu perubahan dan lompatan paradigma dalam pembahasan Rancangan APBN 2012.

Demikian pandangan sejumlah anggota DPR yang dihubungi secara terpisah berkenaan dengan Pidato Kenegaraan dan Penyampaian RAPBN 2012 dan Nota Keuangan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di DPR dan DPD, Selasa (16/8) ini.

”Kita berharap pidato nota keuangan ini tidak sekadar ritual keuangan, tetapi akan ada perubahan dan lompatan paradigma karena data menunjukkan peningkatan jumlah anggaran tidak berbanding lurus dengan pengurangan penduduk miskin,” kata anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI-P sekaligus Ketua Kaukus Ekonomi Konstitusi DPR, Arif Budimanta, di Jakarta.

Menurut Arif, APBN 2011 sebesar Rp 1.320 triliun atau naik Rp 194 triliun dari APBN 2010 sebesar Rp 1.126 triliun. Namun, total angka kemiskinan ternyata naik, yakni 64,54 juta jiwa tahun 2010 menjadi 67,64 juta jiwa tahun 2011. Angka kemiskinan adalah jumlah penduduk sangat miskin, miskin, dan hampir miskin.

Artinya, Arif melanjutkan, rencana pembangunan jangka menengah yang menerapkan prinsip pro-poor, pro-growth, dan pro-job tak tepat sasaran. Kalau tidak ada perubahan strategi dan paradigma, jumlah total penduduk miskin dikhawatirkan semakin bertambah.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Harry Azhar Azis mengatakan, permasalahan yang selalu muncul dalam APBN adalah nilai anggaran belanja pegawai, subsidi, dan utang di satu sisi selalu lebih besar dibandingkan dengan anggaran belanja infrastruktur dan kesejahteraan di sisi lain. Dalam APBN 2011, belanja kesejahteraan Rp 66 triliun dan belanja infrastruktur Rp 122 triliun. Sementara belanja pegawai Rp 182 triliun, belanja subsidi Rp 230 triliun, dan utang Rp 150 triliun.

”Artinya, selama ini anggaran sebesar Rp 182 triliun hanya untuk 4,2 juta pegawai. Sementara anggaran kesejahteraan Rp 66 triliun untuk 31 juta penduduk miskin, belum lagi ditambah 20 persen penduduk hampir miskin. Jadi, untuk RAPBN 2012, anggaran belanja kesejahteraan dan infrastruktur harus lebih tinggi nilainya,” kata Harry.

Ketua Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai Golkar Melchias Markus Mekeng menegaskan, pelaksanaan RAPBN 2012 hanya akan efektif apabila pemerintah memiliki strategi jitu untuk mempercepat penyerapan anggaran belanjanya. Tanpa percepatan anggaran, dana belanja tidak akan terasa dampaknya.

”Selesaikan dulu masalah lambatnya anggaran ini karena percuma saja memperbesar anggaran belanja kalau akhirnya tak terpakai, lalu menjadi SAL (sisa anggaran lebih). Padahal, itu, kan, berasal dari utang. Masa tabungan diambil dari utang,” ujarnya.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan, politik anggaran pemerintah dalam RAPBN 2012 konsisten pada prioritas yang ditetapkan pemerintah selama ini. Adapun strateginya tetap mengacu pada prinsip pro-poor, pro-growth, pro-job, dan pro-environment. (LAS/OIN)

 

sumber: http://cetak.kompas.com/read/2011/08/16/0308125/anggaran.terus.naik.kesejahteraan.turun