Anggaran untuk Daerah Sulit Dikontrol

Jakarta, Kompas – Anggaran yang diperuntukkan bagi daerah selama ini dinilai belum efektif. Pemerintah pusat sulit mengontrol penggunaan anggaran karena otonomi daerah. Anggaran daerah juga semakin membebani karena banyaknya pemekaran daerah, yang motivasinya hanya menciptakan kekuasaan baru.

Hal tersebut disampaikan ekonom CReco Research Institute, Muhammad Chatib Basri, menanggapi pidato nota keuangan, yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (16/8). ”Anggaran untuk daerah sudah sangat membebani. Beban anggaran untuk daerah semakin terasa dengan banyaknya daerah yang melakukan pemekaran,” katanya.

Dia mengatakan, peruntukan anggaran daerah juga kurang efektif. Banyak dana yang justru disimpan di bank daerah setempat, sehingga program pembangunan infrastruktur tidak maksimal. Penyerapan anggaran yang lamban di daerah sering kali mengganggu realisasi anggaran nasional.

Untuk mengefektifkan anggaran daerah, Chatib mengusulkan agar pemekaran ditinjau ulang. Jangan sampai, motivasinya hanya pemekaran kekuasaan. Dia juga menyarankan agar porsi dana alokasi khusus diperbesar melebihi dana alokasi umum. ”Jika DAK lebih besar, maka jelas reward dan punishment untuk daerah. Selama ini, DAU selalu lebih besar dari DAK,” katanya.

Dalam pidatonya, Yudhoyono memandang pengalokasian dan penggunaan anggaran daerah perlu dibenahi. Dia memaparkan, sejak pelaksanaan otonomi daerah pada 1999 hingga saat ini, terdapat 205 daerah pemekaran baru yang berimplikasi terhadap sisi fiskal. Alokasi anggaran yang sesungguhnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak dialihkan guna pembangunan fasilitas pemerintahan, belanja pegawai, dan keperluan lain bagi pemekaran daerah baru.

Sementara itu, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyatakan, buruknya perencanaan anggaran dan terlalu gemuknya birokrasi di daerah menjadi penyebab minimnya alokasi APBD untuk pembangunan di Aceh. Kondisi tersebut diperparah dengan inefisiensi penggunaan anggaran di tingkat realisasi serta minimnya transparansi di sejumlah sektor.

Koordinator Badan Pekerja MaTA, Alfian, mengungkapkan, 50 persen hingga 55 persen dana APBD di kabupaten dan kota di Aceh dihabiskan untuk belanja rutin. (HAN/ENY)

 

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2011/08/18/02545352/Anggaran.untuk.Daerah.Sulit.Dikontrol