Ruang Fiskal Hanya 5 Persen

jakarta, kompas – Ruang fiskal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 hanya 5 persen sehingga pemerintah tidak akan memiliki keleluasaan membangun infrastruktur. Sementara Dewan Perwakilan Rakyat hampir mustahil melakukan koreksi mendasar.

Ekonom dari Institut for Development of Economics and Finance, Didik J Rachbini, Rabu (24/8), menyatakan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 tidak didasari strategi besar. Dari sisi pendapatan, RAPBN 2012 baik karena menjanjikan modal pembangunan yang besar, yakni Rp 1.292 triliun.

Namun, dari sisi belanja, Didik melanjutkan, pemerintah lebih banyak mengalokasikan ke hal yang tak produktif. Dari nilai belanja Rp 1.418,5 triliun, mayoritas terkuras untuk belanja yang bersifat mengikat, seperti belanja birokrasi, pembayaran utang, subsidi yang tak tepat sasaran, dan belanja daerah.

”Akhirnya, ruang fiskal hanya tersisa 5 persen. Padahal semestinya, ruang fiskal bisa dibuat sampai 15-20 persen,” kata Didik.

Pembahasan RAPBN 2012 di Dewan Perwakilan Rakyat yang tengah berlangsung saat ini, menurut Didik, mustahil membawa perubahan mendasar dan signifikan. DPR, misalnya, tidak akan mampu membahas belanja yang berkaitan dengan anggaran puluhan ribu instansi, mulai dari pusat hingga daerah.

Hal senada dikemukakan ekonom Drajad Wibowo. Menurut mantan wakil rakyat tersebut, pembahasan di DPR acap kali justru malah memperburuk alokasi dalam RAPBN karena adanya kultur politik transaksional di lembaga wakil rakyat itu. Atas kondisi itu, ia pesimistis akan ada koreksi mendasar di DPR.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan, posisi DPR belum sehebat apa yang diamanatkan konstitusi. Alasannya, DPR tidak mempunyai infrastruktur dan staf ahli di bidang anggaran yang memadai sehingga memungkinkan untuk membahas RAPBN secara detail.

”Semestinya, ke depan, DPR bisa mengajukan rancangan tandingan sehingga terjadi proses pembicaraan dan pembahasan yang panjang dan sehat. Oleh karena itu, mohon maaf, sehebat apa pun kami sekarang, dengan tambal sulam DPR ingin memperbaiki RAPBN ini, tapi sifatnya tambal sulam dalam arti positif. Artinya, DPR tidak bisa menandingi dengan konsep baru,” kata Priyo.

Ekonom Bustanul Arifin berpendapat, tidak akan ada cukup waktu bagi DPR untuk membahas RAPBN secara komprehensif. Namun, minimal dari fungsi keadilan anggaran, DPR punya hak serta kewenangan dan keleluasaan untuk mengarahkan anggaran pada target-target yang betul-betul konkret seperti masalah kerawanan pangan.

Sementara itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan melakukan sensus pajak mulai akhir September sampai dengan akhir November. Tujuannya, antara lain, untuk menggenjot penerimaan pajak pada tahun 2012. Menurut Direktur Ekstensifikasi Perpajakan Hartoyo, sensus ditargetkan menjangkau 1,5 juta sasaran wajib pajak, semuanya badan bisnis komersial. (LAS)

 

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2011/08/25/04231021/ruang.fiskal.hanya.5.persen