Keuangan Daerah Kian Berat

Jakarta, Kompas – Pemerintah daerah mengaku keberatan dengan wacana pembagian subsidi bahan bakar minyak antara pusat dan daerah. Langkah ini dinilai akan semakin memberatkan keuangan daerah yang selama ini sudah sangat minim bagi pembangunan di daerah.

Demikian pandangan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Bangka Belitung Iskandar Zulkarnain, Bupati Bangka Yusroni Yazid, dan Ketua DPRD Kabupaten Jember Saptono Yusuf, yang ditemui terpisah, Rabu (3/8).

Belanja Pegawai agar Dikurangi

Jakarta, Kompas – Pemerintah daerah diminta mulai mengurangi belanja pegawai dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2012. Alokasi belanja hibah untuk cabang olahraga profesional juga dilarang.

”Kami berupaya meningkatkan belanja modal dan barang serta mengurangi belanja aparatur. Alokasi anggaran yang tidak prioritas, seperti bola profesional, kami larang,” tutur Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Rabu (25/5) di Jakarta.

Aturan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD 2012. Rencananya, aturan ini disampaikan kepada para sekretaris daerah se-Indonesia pada 5 Juni.

Uang Jadi Barang Licin bagi Daerah

Media Indonesia, Selasa 26 April 2011

UANG masih menjadi barang licin bagi pemerintah daerah. Sebanyak 23 daerah terbaik dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah (EKPPD) 2009 belum tentu menunjukkan pelayanan publik yang baik.

Wakil Presiden Boediono memperingatkan kepala daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah dinilai masih lemah dalam mengelola keuangan daerah.

“Uang merupakan barang licin. Ini juga dialami kepala daerah dalam mengelola keuangan daerah,” ujarnya dalam pidato sambutan Hari Otonomi Daerah di Balai Kota Bogor, Jawa Barat, kemarin.