Keuangan Daerah Kian Berat

Jakarta, Kompas – Pemerintah daerah mengaku keberatan dengan wacana pembagian subsidi bahan bakar minyak antara pusat dan daerah. Langkah ini dinilai akan semakin memberatkan keuangan daerah yang selama ini sudah sangat minim bagi pembangunan di daerah.

Demikian pandangan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Bangka Belitung Iskandar Zulkarnain, Bupati Bangka Yusroni Yazid, dan Ketua DPRD Kabupaten Jember Saptono Yusuf, yang ditemui terpisah, Rabu (3/8).

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan wacana pembagian beban subsidi antara pusat dan daerah. Pembagian itu salah satu alternatif jika subsidi BBM ingin dipertahankan (Kompas 3/8).

Anggaran subsidi bahan bakar minyak dalam APBN Perubahan 2011 ditetapkan Rp 129,723 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan perhitungan awal antara Badan Anggaran DPR dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yakni Rp 117,59 triliun. Secara total, subsidi energi, gabungan BBM dan listrik, pun melonjak dari perhitungan awal Rp 180,01 triliun jadi Rp 195,723 triliun.

Iskandar mengatakan, selama ini, keuangan daerah sudah cukup berat untuk mendanai pembangunan. Akan semakin berat jika harus menanggung sebagian subsidi BBM. ”Kalau tidak ada tambahan dana bagi hasil dan dana-dana alokasi lain, kami akan keberatan,” ujarnya di Pangkal Pinang. Iskandar mengatakan, pusat harus adil jika menghendaki pembagian beban. Pusat harus menyerahkan sebagian penghasilan kepada daerah. ”Untuk Babel, misalnya, dengan meningkatkan persentase bagi hasil timah dari 3 persen menjadi 10 persen,” tuturnya.

Sementara Bupati Bangka Yusroni Yazid mengatakan, bagi hasil antara pusat dan daerah harus diperbesar porsi untuk daerah. Pasalnya, banyak retribusi dan pajak daerah dihapus.

Bangka juga akan keberatan jika beban subsidi harus langsung dibagi rata. Pusat harus menanggung porsi lebih besar dulu. ”Setelah keuangan daerah cukup mampu, baru porsi daerah diperbesar,” tuturnya.

Selain peningkatan penghasilan, Iskandar juga meminta pusat dan Pertamina harus lebih terbuka terkait penyaluran BBM bersubsidi. Selama ini, daerah tidak pernah tahu berapa realisasi penyaluran BBM bersubsidi.

”Daerah memang mendapat pajak BBM. Namun, pajak itu dihitung sendiri oleh Pertamina. Jadi, kami tidak tahu berapa sebenarnya,” tuturnya.

Ketua DPRD Jember Saptono Yusuf menegaskan, jika pemerintah daerah masih harus ikut membantu meringankan beban pusat dalam subsidi BBM, keuangan daerah kian semakin rapuh. Selama ini, dana untuk gaji pegawai negeri, dana pembangunan atau belanja modal berasal dari pemerintah pusat.

Sebagian besar biaya belanja langsung ataupun tidak langsung berasal dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan, antara lain, bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, serta dana alokasi khusus dan perimbangan. Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) sedikit sehingga belum mampu untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. (RAZ/SIR/WER)

 

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2011/08/04/04203673/keuangan.daerah.kian.berat